Cilacap – Di beberapa wilayah di kabupaten Cilacap masih terjadi ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang akan digelar Bappeda pada april mendatang, diharapkan dapat menemukan solusi untuk memecahkan ketimpangan tersebut.
Adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan tadi dapat dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat. Menurut kajian FISIP UNSOED Purwokerto pada 2007 lalu, pendapatan perkapita masyarakat di Cilacap timur mencapai Rp 7,9 juta/tahun.
Sedangkan pendapatan perkapita masyarakat Cilacap barat hanya Rp 640 ribu/tahun. Adapun pertumbuhan ekonominya, di wilayah Cilacap barat hanya 0,01 persen. Tapi pertumbuhan ekonomi di Cilacap timur mencapaai 5,75 persen.
“Ketimpangan ini menunjukkan, bahwa selama ini kinerja pemkab di bidang ekonomi belum selaras denga tujuan otonomi daerah, yaitu pemerataan kesejahteraan” kata Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD PKS Cilacap, Drs. Mohamad Zabidi, Apt, kemarin.
Menurut dia, upaya memecahkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di wilayah timur dan barat harus menjadi agenda utama dalam musrenbang. Terutama dalam membahas bidang ekonomi.
Hal ini sangat penting karena hasil musrenbang akan memberikan arah dan menjadi bahan baku bagi RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2010. untuk itu, perlu ada langkah-langkah fenomenal dan populis dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Proyek Unggulan
Selain itu, lanjut dia, setiap tahun anggara sebaiknya memiliki proyek unggulan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau kecamatan tertentu. Melalui upaya tersebut diharapkan pemerataan kesejahteraan di setiap wilayah dapat berjalan dan ditingkatkan.
Bila perlu, rencana proyek-proyek yang selama ini masih dalam tataran wacana, sebaiknya segera diwujudkan pada 2010. Proyek-proyek itu diantaranya, rencana pembangunan terminal bus antar kota antar propinsi (AKAP) di Sampang.
Suara Merdeka, Kamis 12 Maret 2009
